Koordinasi Penyusunan RKAKL Pagu Anggaran Tahun 2026
KOTA JAMBI — Tim Program dan Evaluasi bersama Kepala BRMP Jambi mengikuti secara daring Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) Pagu Anggaran Tahun 2026. Kegiatan ini diselenggarakan secara hybrid oleh Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) bertepatan dengan tahap akhir penyusunan RKAKL berbasis pagu indikatif, sebagai persiapan menuju penetapan pagu definitif yang akan ditetapkan setelah penyampaian Nota Keuangan dan RAPBN oleh Presiden pada bulan Agustus mendatang.
Rakor dibuka dengan arahan dari Koordinator Program dan Evaluasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, Ibu Dr. Ir. Sri Asih Rohmani, M.Si. Dalam arahannya, beliau menyampaikan gambaran umum struktur pembiayaan anggaran Tahun 2026 lingkup BRMP Kementerian Pertanian, serta menekankan pentingnya efisiensi, akuntabilitas, dan keselarasan program dengan prioritas nasional dan kebutuhan pembangunan pertanian di daerah.
Untuk memperkuat pemahaman peserta, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan mengenai Kebijakan Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun Anggaran 2026 oleh Ibu Yuni Gunarti, Kepala Subdirektorat Standar Biaya Direktorat Sistem Penganggaran Kementerian Keuangan. Paparan ini memberikan penjelasan umum mengenai arah kebijakan serta ketentuan pokok SBM 2026 yang menjadi acuan dalam penyusunan RKAKL, sehingga semakin memperkaya wawasan peserta dan mendukung kelancaran proses penyusunan anggaran di lingkup BRMP.
Usai pemaparan materi, dilanjutkan dengan sesi diskusi interaktif yang diikuti oleh peserta dari berbagai satker BRMP. Dalam forum tersebut, para peserta menyampaikan masukan, pertanyaan, dan pengalaman terkait penyusunan RKAKL sesuai ketentuan SBM terbaru. Diskusi berlangsung konstruktif dan menghasilkan sejumlah catatan penting yang akan menjadi bahan tindak lanjut dalam penyusunan anggaran BRMP.
Rapat koordinasi ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi, menyamakan persepsi, dan meningkatkan kapasitas satker BRMP dalam menyusun RKAKL Tahun Anggaran 2026. Dengan demikian, dokumen anggaran yang dihasilkan dapat lebih tepat sasaran, efisien, serta mendukung pencapaian target kinerja pembangunan pertanian yang telah ditetapkan.