BRMP Jambi Dorong Penguatan Pertanian dalam Perubahan RPJMD Provinsi Jambi

KOTA JAMBI – Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Jambi menghadiri Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2025–2029 yang digelar Pemerintah Provinsi Jambi di Ruang Rapat Mayang Mangurai Bappeda Provinsi Jambi, Selasa (29/9). Forum tersebut menjadi wadah untuk menjaring aspirasi pemangku kepentingan sekaligus menyesuaikan arah pembangunan daerah dengan kebijakan nasional dan hasil evaluasi kinerja. Kegiatan dihadiri Plt. Kepala Bappeda Provinsi Jambi H. Muktamar Hamdi, SE., MM., Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jambi Adnan Wimbyarto, SE., MM., tenaga ahli Gubernur Jambi, sejumlah instansi vertikal, serta BRMP Jambi yang diwakili Kapoksi Program dan Pengujian Desy Nofriati, S.P., M.Si.

Materi forum membahas strategi pengelolaan stabilitas fiskal pemerintah daerah dan pembiayaan kreatif untuk mengurangi ketimpangan infrastruktur di Provinsi Jambi. Prof. Ermaya menekankan pentingnya fiscal planning yang menghubungkan target pembangunan, kapasitas fiskal, dan risiko ekonomi melalui penguatan kerangka fiskal jangka menengah, integrasi RPJMD-APBD, optimalisasi APBD untuk transformasi ekonomi, sinergi antarpemerintahan, serta penerapan money follows results berbasis data. Selanjutnya, Adnan Wimbyarto memaparkan penguatan pembiayaan melalui analisis KFR dan ALCo Regional serta sinergi KPBU dan dukungan BPDP untuk pembangunan infrastruktur perkebunan, replanting, dan peningkatan SDM.

Dalam sesi diskusi, Desy Nofriati mendorong penguatan kontribusi sektor pertanian dalam pembangunan daerah serta sinergi Pemerintah Provinsi Jambi dengan pemerintah pusat untuk mewujudkan daulat dan kemandirian pangan. Ia menyampaikan program strategis Kementerian Pertanian melalui peningkatan LTT, cetak sawah baru, Brigade Pangan, dan kemudahan akses bantuan pemerintah, serta menyoroti perlunya perlindungan Luas Baku Sawah, perbaikan infrastruktur untuk mendukung produktivitas, penegakan hukum atas alih fungsi lahan sawah ke PETI, dan peningkatan penerapan teknologi modern, termasuk PM-AAS. Menurutnya, sinergi dan kolaborasi Kementerian Pertanian dengan pemerintah daerah perlu tergambar dalam program dan rencana aksi agar selaras dan memberikan manfaat nyata bagi pembangunan pertanian Provinsi Jambi. Sementara itu, forum juga menyoroti keterbatasan alokasi infrastruktur serta pentingnya penguatan sektor primer, termasuk pertanian dan pertambangan, melalui hilirisasi dan adopsi teknologi informasi, dengan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan untuk mendorong pembangunan Provinsi Jambi yang lebih merata dan berkelanjutan. (ES)